PTKP baru 2016 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) - 2016


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.010/2015

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 
Menimbang:a.
bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  b.
bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  c.
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, Menteri Keuangan telah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2016 dan 11 April 2016;
  d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
    
Mengingat:1.
Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2.
Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
    
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.
   
Pasal 1
  
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:
  a.
Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  b.
Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  c.
Rp54.000.000,00 ((lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;
  d.
Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
    
Pasal 2
  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 
Pasal 3
  
Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016.
 
Pasal 4
  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
   
Pasal 5
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
   
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
       
   
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd.

      BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
       
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 950

CARA MEMBUAT KODE BILLING UNTUK MEMBAYAR PAJAK

CARA MEMBUAT KODE BILLING UNTUK MEMBAYAR PAJAK


Pengertian Kode Billing

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.


Sistem Billing adalah sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing Biller dalam rangka pengadministrasian sistem Penerimaan Negara secara elektronik.

Sebelum kita ke Bank/Kantor Pos Persepsi, kita terlebih dulu harus memiliki kode billing.

Beberapa Kemudahan untuk membuat Kode Billing dapat dilakukan:

A. PEMBUATAN KODE BILLING MELALUI INTERNET sse.pajak.go.id


Pembuatan kode billing dilakukan dengan mengakses http://sse.pajak.go.id
sse pajak
sse pajak
Langkah Langkah membuat kode billing melalui sse.pajak.go.id
1. Registrasi Akun
Registrasi sse pajak
Registrasi sse pajak
  • Buka website http://sse.pajak.go.id
  • Pilih menu "daftar baru"
  • Isikan NPWP dan Alamat Email
  • Pilih menu "Register"


Cara Aktivasi Efin

Cara Aktivasi Efin
Aktivasi Efin
Formulir Aktivasi eFin

Cara Aktivasi EFIN WP Orang Pribadi

  1. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
  2. WP mengisi,menandatangani,dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
  3. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
  • KTP(bagiWNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP(bagiWNA).
  • NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Cara Aktivasi EFIN WP Badan


Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili WP Badan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi langsung KPP tempat WP Badan terdaftar. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
  1. Surat Penunjukan Pengurus yang bersangkutan;
  2. KTP Pengurus (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA);
  3. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pengurus;
  4. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) WP Badan.
  5. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

Cara Aktivasi EFIN WP Badan Cabang


Kepala kantor cabang yang ditunjuk untuk mewakili WP badan kantor cabang mengisi, menandatangani,dan kemudian menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat kantor cabang terdaftar. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
  1. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
  2. Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan;
  3. KTP Pengurus(bagiWNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagiWNA);
  4. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama yang bersangkutan;
  5. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kantor cabang.
  6. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan