Bayar pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan mencantumkan NPWP atau tanpa mencantumkan NPWP

   Last Updated Article: 20 Juni 2017
Buat sobat yang sedang proses transaksi jual beli atau lagi jual tanah, jual rumah, jual apartemen... wah kok pada dijualin semua yak :D , sekedar buat informasi aja ketika kita menjual tanah dan/atau bangunan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait biaya yang kita keluarkan dan pajak yang harus dibayar, yaitu :

  1. Pajak Penghasilan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan (PPh Pasal 4 ayat 2), ini brarti tanggung jawab Penjual ya, karena penjual yang menerima penghasilan. Pajak ini termasuk kategori pajak pusat dan secara administrasi di tangani oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai PP 34 Tahun 2016 tarif untuk transaksi biasa adalah sebesar 2,5% (berlaku mulai 7 September 2016, tarif sebelumnya adalah 5%)
  2. Bea Perolehan Hak Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), nah kalau ini tanggung jawab Pembeli ya, karena pembeli yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pajak ini termasuk kategori pajak daerah dan secara administrasi ditangani oleh Dispenda/DPPKA. Tarifnya sebesar 5% (mudah-mudahan segera turun ya mengikuti tarif PPh-nya )
  3. Biaya Notaris, kalau ini tentu ada standarnya masing-masing, saya tidak akan ulas disini ya.

Okey lanjut lagi....brarti sebelum Akta Jual Beli ditandatangani untuk PPh Pasal 4 ayat (2) dan BPHTB ini harus sudah dilunasi terlebih dulu ya. dibayar ke Pemerintah melalui Bank Persepsi/ Kantor Pos Persepsi

Nah gimana kalau belum punya NPWP ya?, untuk pembayaran PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan ini wajib mencantumkan NPWP jika nilai yang dibayar lebih dari 3jt ya, sedangkan kalau dibawah itu boleh pakai NPWP 00.000.000.0-XXX.000 (XXX adalah kode KPP tempat tanah/bangunan tersebut berada). Kalau saran saya sih lebih baik walaupun masih dibawah 3jt tetap cantumkan NPWP ya, biar nanti engga repot kalau ada kesalahan pembayaran, jadi semisal salah bayar tetap jelas siapa penyetornya karena ada NPWP nya.

Pasal 3 PER-35/PJ/2008 disebutkan bahwa:
Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, wajib dicantumkan NPWP yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah pajak yang harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

e-Faktur Error ETAX-40002 : Error di service, Tidak dapat melakukan koneksi dengan service bisa jadi karena Sertifikat Elektronik telah habis masa berlakunya?

   Last Updated Article: 19 Juni 2017 
Buat sobat yang akhir-akhir ini mengalami kegagalan sewaktu upload efaktur dengan kode Error ETAX-40002 : Error di service, padahal memiliki koneksi internet yang lancar. Solusinya adalah dengan mengecek terlebih dahulu masa berlaku Sertifikat Elektronik, mungkin saja masa berlakunya sudah habis (masa berlaku sertifikat elektronik adalah selama 2 (dua) Tahun) kemudian mengajukan ke ulang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengecek masa berlakunya adalah sebagai berikut:
  1. Buka website enofa di alamat http://efaktur.pajak.go.id
  2. Login dengan NPWP dan Password enofa (Password untuk upload faktur)
  3. Setelah berhasil login, pilih menu Download Sertifikat Elektronik, nanti akan muncul halaman penjelasan, pilih menu "OK" saja. Jika pilihan menu OK tidak ada, coba perkecil tampilan browser sobat atau di Zoom Out sebesar 80% misalnya. (Bisa juga di Zoom Out dengan menekan Ctrl + - )
Jika memang telah habis masa belakunya maka ajukan ulang permohonan sertifikat elektronik dengan cara pengajuan dan syarat permohonan yang sama seperti pengajuan awal, yaitu dengan:

Berikut syarat-syarat Permintaan Sertifikat Elektronik:
  • Mengisi Formulir Permintaan dan Surat Pernyataan Persetujuan [Download Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan]
  • Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus
  • Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus
  • Asli Kartu Keluarga Pengurus
  • Fotocopy Kartu Keluarga Pengurus
  • Softcopy pas foto terbaru Pengurus
  • Asli SPT Tahunan PPh Badan
  • Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
  • Nama Pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan
Untuk proses Permintaan Sertifikat Elektronik ini tidak bisa diwakilnya ya sobat, jadi Pengurus/Direkturnya harus datang. Prosesnya sebentar kok, langsung dapet nanti Sertifikat Elektroniknya

Setting Sertifikat Elektronik yang baru

Setelah mendapatkan file Sertifikat Elektronik yang baru maka perlu dilakukan setting tambahan. untuk cara nya bisa seperti berikut ya:
1. Copy file Sertifikat Elektronik ke dalam folder aplikasi efaktur
2. Buka aplikasi efaktur
3. Masuk ke menu Referensi
4. Pilih menu Administrasi Sertifikat Elektronik
5. Pilih open dan arahkan ke file Sertifikat Elektroni yang telah di copy tadi (langkah 1)
6. Masukkan Passphrase (password yang dibuat ketika daftar sertifikat elektronik di loket KPP)
7. Simpan
8. Aplikasi sudah siap digunakan
Previous PostPostingan Lama Beranda