Rabu, 26 Oktober 2016

Cara Daftar NPWP secara Online

Pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara online dengan tahapan sebagai berikut:

Contoh berikut untuk Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dimana syarat untuk mendaftar NPWP Orang Pribadi adalah melampirkan (mengupload) scan Kartu Tadan Penduduk (KTP)
LANGKAH PERTAMA :
BUKA WESITE PENDAFTARAN NPWP SECARA ONLINE DAN BUAT ACCOUNT

Untuk mendaftar atau membuat NPWP secara online dapat dilakukan dengan mengakses wesite Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai informasi semua pelayanan perpajakan bersifat gratis termasuk layanan online yang secara resmi telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini:
 www.pajak.go.id kemudian pilih menu e-reg (e-registrasion)



cara membuat npwp online
Buka Wesite Pajak

Kamis, 20 Oktober 2016

Cara Membuat NPWP Secara Online dalam 4 Langkah

Berikut ini adalah cara yang dilakukan untuk membuat NPWP secara Online, sehingga dengan cara ini kita dapat mendaftar NPWP tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Membuat NPWP Online
Mudahnya daftar NPWP

Tahapan Membuat NPWP secara Online

Tahapan yang dilakukan untuk membuat NPWP secara Online ini, yang pertama tentunya kita siapkan Scan Dokumen Pendukung yang nantinya akan dilampirkan (diupload) pada saat proses pendaftaran. Jika file atau hasil scan dokumen lebih dari satu maka terlebih dulu gabungkan hasil scan dokumen tersebut dalam satu file. Penulis menyarankan dokumen digabung jadi satu dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal sebesar 1 MB.

Pada panduan yang kali ini saya berikan, merupakan tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada saat mendaftar NPWP secara online sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Lampiran yang diperlukan adalah scan e-KTP yang masih berlaku dan jika rekan-rekan mendaftar NPWP dengan status Usahawan maka lampirkan juga scan Surat Keterangan Usaha (di tandatangani pejabat berwenang minimal setingkat kelurahan). Namun jika mendaftar sebagai Karyawan/Pegawai Swasta/Pegawai Negeri maka cukup lampirkan scan e-KTP. Syarat pendaftaran NPWP secara lengkap telah saya ulas sebelumnya yaitu pada artikel Syarat-syarat pembuatan NPWP

Yang perlu disiapkan:
1. Scan e-KTP
2. Jika Usahawan maka lampirkan juga scan Surat Keterangan Usaha


Yang kedua, tahapan yang harus dilakukan jika rekan-rekan telah memiliki scan dokumen pendukung adalah dengan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di alamat www.pajak.go.id kemudian memilih menu e-registration.

Secara garis besar, tahapan pendaftaran NPWP ini terdiri dari 4 Langkah yaitu:

1. Membuka Website Resmi Ditjen Pajak dan membuat Akun.
2. Login ke Aplikasi Pendaftaran dan Mengisi Data
3. Mengirim Data Secara Elektronik melalui Aplikasi Pendaftaran
4. Menunggu Persetujuan dan Memperoleh NPWP


Jika rekan-rekan sudah melakukan persiapan dengan lengkap, maka ikuti langkah langkah panduan berikut:

Jumat, 30 September 2016

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, atau Pelaporan Pajak (SPT)

Batas Waktu Pelaporan untuk SPT Tahunan PPh WP OP

  • Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)
  • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (pasal 1 angka 8 UU KUP No. 28 TAHUN 2007)
  • Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

Batas Waktu Pelaporan untuk SPT Tahunan PPh WP badan

  • Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)
  • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (pasal 1 angka 8 UU KUP No. 28 TAHUN 2007)
  • Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

Kamis, 29 September 2016

Jumlah Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Pengertian Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan petunjuk pengisian 1770 di dalam Lampiran II PER-36/PJ/2015)

Besaran Biaya Jabatan

PMK-250/PMK.03/2008 berlaku sejak 1 Januari 2009

Sebesar 5% x Penghasilan bruto, dengan ketentuan nilai maksimal sebesar Rp 500.000 (sebulan) atau Rp 6.000.000(Setahun)

Pengertian Biaya Pensiun

Biaya Pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan.(Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan petunjuk pengisian 1770 di dalam Lampiran II PER-36/PJ/2015)

Besaran Biaya Pensiun

PMK-250/PMK.03/2008 berlaku sejak 1 Januari 2009

Sebesar 5% x Penghasilan bruto, dengan ketentuan nilai maksimal sebesar Rp 200.000 (sebulan) atau Rp 2.400.000(Setahun)