Lapor Online SPT Orang Pribadi

Lapor Online SPT Orang Pribadi

Input Lampiran III

Langkah 3 – Formulir I

Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya
Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya

Isi Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya, Jika Ada

Pilih Lanjut ke B

Penjelasan Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya, diantaranya:

Bunga
Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi usaha berbasis syariah dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.
(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 Undang-Undang PPh)

Royalti
Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh dan Pasal 8 Undang-Undang PPh

Sewa
Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat -alat berat.
(Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 dan Pasal 23
Undang-Undang PPh).

Penghargaan dan Hadiah
Penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya merupakan penghasilan. Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

a. Hadiah undian
Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

b. Hadiah dan penghargaan perlombaan
Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari:

  • perlombaan olah raga;
  • kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
  • kuis di televisi/radio;
  • kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.

c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.

d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I ( Formulir 1770 S-I) Bagian A Nomor 4 (Penghargaan dan Hadiah) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Lampiran II (Formulir 1770 S-II) Bagian A Nomor 4 (Hadiah Undian).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:
a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
b. diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan)

Keuntungan dari Penjualan /Pengalihan Harta
Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  • Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Penghasilan Lainnya
Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya:

  • penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  • keuntungan karena pembebasan utang;
  • penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
  • keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  • tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  • penghasilan dari anak/anak angkat yang belum dewasa.

(Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang PPh )

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Isi jika ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan

Jika tidak ada bisa lanjut ke Bukti Potong

Penjelasan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

Bantuan/Sumbangan/Hibah
Bantuan/sumbangan/hibah yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
(Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1Undang-Undang PPh).

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, sepanjang tidak dalam rangkahubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UndangUndang PPh).

Warisan

Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Terbatas Aatas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi.
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
(Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh)

Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, dan Beasiswa
Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
(Pasal 4 ayat (3) huruf e UndangUndang PPh).

Beasiswa
Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperol eh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
(Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009).

Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak
Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak selain yang dimaksud Angka 1 s.d. Angka 5

Mengisi Bukti Potong

Mengisi Bukti Potong
Mengisi Bukti Potong

Input Bukti Potong dari tempat pemberi kerja

Pilih Menu Tambah

Pilih Jenis Pajak “PPh 21”

Isi Nomor NPWP perusahaan tempat bekerja (bisa dilihat dibukti potong 1721 A1/A2

Isi Nomor Bukti Potong

Isi Tanggal Bukti Potong

Isi PPh yang Dipotong/Dipungut

Pilih Simpan

Jika sudah terisi semua, selanjutnya

Pilih Langkah Berikutnya

Penjelasan Isian Daftar Pemotongan
Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yangdiperhitungkan sebagai kredit pajak.

Dalam hal isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan pemotongan pajak yang bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – II (Formulir 1770 S – II) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 13: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.
Dalam hal:
1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);
rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Penjelasan Kolom Isian Terkait Jenis Pajak

PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.

PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(Pasal 22 Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.11/2013

PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final (Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa
Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Tinggalkan Balasan

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas