Lapor Online SPT Orang Pribadi

Lapor Online SPT Orang Pribadi

Input Lampiran Induk

Langkah 4 – Induk

Pilih Status Perkawinan

Pilih Status Kewajiban Perpajakan

Isian Status Perkawinan
Isian Status Perkawinan

Penjelasan Status Perpajakan Suami-Isteri
Diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri sebagai berikut:

KK yaitu suami-isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
HB yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
PH (Pisah Harta) yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
MT (Memilih Terpisah) yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Lanjut ke A

Isi Penghasilan Netto berdasar Bukti Potong

Isian Penghasilan Netto
Isian Penghasilan Netto

Isi Penghasilan Netto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Diisi sesuai dengan Bukti Potong Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain

Isian Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya (Hanya Disi Jika Ada), secara otomatis akan terisi jika Lampiran I Bagian A diisi

Isi Penghasilan Netto Luar Negeri (Hanya Disi Jika Ada)

Penjelasan Isi Penghasilan Netto Luar Negeri
Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S.

Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri

pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri
pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

rumus penghitungan
rumus penghitungan

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (ordinary credit per country basis). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

Isi Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib (Jika Ada)

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto,

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto,
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 15/PJ/2012)

Pilih Lanjut ke B

Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pilih Status Penghasilan Tidak Kena Pajak/ Jumlah Tanggungan

Contoh Jika Telah Menikah (Tidak Pisah Harta Suami Istri) dan memiliki 2 Anak maka statusnya K/2

Pilih Lanjut ke C

PPh Terutang
PPh Terutang

Catatan:
Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

Isian Jumlah PPh Terutang secara otomatis akan terisi yaitu dari hasil pengkalian Penghasilan Kena Pajak (Bagian B no 8) dengan Tarif Pasal 17 UU PPh sebai berikut:

Tarif Pasal 17
Tarif Pasal 17

Isian Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan (Hanya Diisi Jika Ada)

Penjelasan isian Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24
Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/ pengurangan Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/ pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan. Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Contoh:
Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2013 dari X Ltd. di luar negeri sebesar Rp200.000.000 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp40.000.000). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2013 dan pajak atas dividen sebesar Rp40.000.000 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2014, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp10.000.000 tersebut diisikan dalam Angka 10 ini menambah PPh terutang tahun 2014. Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri

Pilih Lanjut ke D – Kredit Pajak

Isian PPh Pasal 25
Isian PPh Pasal 25

Isian PPh Yang dibayar Sendiri PPh Pasal 25 Hanya Diisi Jika Ada

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

Isian PPh Yang dibayar Sendiri STP PPh Pasal 25 (Pokok) Hanya Diisi Jika Ada

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk STP Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Contoh:

Isian STP di SPT Tahunan
Isian STP di SPT Tahunan

Lanjut Ke F

Lanjut Ke F
Lanjut Ke F
Lanjut Surat Pernyataan
Lanjut Surat Pernyataan

Centang Pilihan Setuju

Centang Setuju
Centang Setuju

Pilih Langkah Berikutnya

Tinggalkan Balasan

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas